Selasa, 17 Januari 2012

KORUPSI BERAS MISKIN "RASKIN" KABUPATEN JAYAWIJAYA PAPUA

SOLIDARITAS PEDULI MASYARAKAT KABUPATEN JAYAWIJAYAPROVINSI PAPUA

Kabupaten jayawijaya adalah salah satu kabupaten tertua di provinsi papua setela integrasikan ke Indonesia. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan dinamika kabupaten jayawijaya telah dimekarkan menjadi beberapa kabupaten di wilayah pengunungan tengah papua. Dalam rangka mempercepat proses pembangunan,kabupaten jayawijaya juga menjadi barometer pembangunan bagi kabupaten pemekaran lainnya namun pada kenyataan,pembangunan di kabupaten pemekaran lebih maju dari kabupaten induk jayawijaya. Hal ini terjadi akibat dari system,prilaku dan kinerja pemerintah jayawijaya sangat melenceng. Dari amanat dan prinsip dasar bagi pembangunan daerah karena kebijakan pemerintah daerah tidak menjawab dan diabaikan sasaran pembangunan pada keberpihakan ,pemberdayaan dan perlindungan terhadap rakyat. Pemerintah kabupaten prilaku premanisme,dengan melakukan diskriminasi kebijakan,pembohongan,penyimbangan,penjekudupan,korupsi,kolusi dan nepotisme. serta menjadi pemerintahan otoriter yang berujung pada korban kebutuhan rakyat.

Contoh: 1. kasus penyeludupan beras miskin (RASKIN) bantuan dari BUMN yang disalurkan kepada masyarakat untuk menjawab kebutuhan pokok.,namun pemerintah mengintervensi dengan melakukan penyeludupan beras miskin (RASKIN),yang sesungguhnya pemerintah melakukan pengawasan dan pengtrolan diabaikan atau pemerintah kabupaten jayawijaya dengan sadar memiskinkan rakyatnya sendiri. Hasil dari penyeludupan beras miskin RASKIN,pemerintah melakukan pemekaran Distrik dan kampung tanpa ada perencanaan yang baik. Disisi lain penempatan SKPD,berdasarkan tim sukses sehingga para intelektual wamena yang lain tersisi dari konsep pembangunan daerah.

Contoh : 2. Watak pemerintah kabupaten jayawijaya yang premanisme melakukan pemukulan para aktivis penegak demokrasi yang berjuang pada pelangarang Hak Asasi Manusia (HAM),juga pemerintah tidak mempunyai hak dan wewenang untuk memberhentikan operasi HAM milik misi katolik.Persoalan diatas pemerintah dengan pandai melakukan pengalihan perhatian public atas dosa pemerintah daerah dengan melakukan pembakaran kantor dinas kependudukan,Dinas social,PU dan Airport wamena. Semua kasus tersebut diatas membuat jayawijaya kehilangan arah dan melumpukan karakter pembangunan daerah maka sangat sulit mewujutkan cita-cita pembangunan nasional serta lebih khusus moto jayawijaya itu sendiri yaitu YOGOTAK HUBULUK MOTOK HANOROGO.

Pelumpuhan pembangunan jayawijaya akan berdapak pada penderitaan,kemiskinan dan pembodohan masyarakat,untuk menjelesaikan persoalan jayawijaya hanya ada satu cara yaitu rakyat harus bersatu untuk menyatakan kebenaran di muka Hukum tanpa memandang ikatan,kepentingan pribadi tapi rakyat harus mengendepankan menjelamatkan jayawijaya sebagai lembah agung yang sedang hancur dari tatanan budaya dan ketidak pihakan pada rakyat.Nilai kebenaran kita bisa lawan tapi tidak bisa dikalakan,karena kebenaran itu abadi. Untuk itu solidaritas peduli pembangunan masyarakat jayawijaya hadir sebagai agen untuk membawa perubahan.

0 komentar:

Posting Komentar

Tinggalkan Komentar Anda Pada kolom Berikut